BP Batam Serap Aspirasi Masyarakat Tanjung Banon

Batam - BP Batam kembali melakukan sosialisasi terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 kepada perwakilan masyarakat Tanjung Banon, Senin (15/1/2024).

Bertempat di Kantor Camat Galang, agenda ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan. Dengan tujuan utama yakni menyerap aspirasi warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City yang bermukim di Tanjung Banon.

Baca juga: Fathur Rachim: IKN Menjadi Pendorong Peningkatkan Taraf Pendidikan Kaltim

"Selain sosialisasi, BP Batam juga melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan. Kami ingin memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, " ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

Ariastuty menjelaskan, agenda ini sekaligus menjadi bentuk komitmen BP Batam dalam mengedepankan pendekatan serta komunikasi persuasif guna menuntaskan beberapa permasalahan. Termasuk pembahasan mengenai ganti untung kepada masyarakat Rempang.

Baca juga: BW : Pemecatan Direktur Penyidikan KPK Adalah Perbuatan Koruptif

"Yang perlu digarisbawahi, pelaksanaan ganti untung itu tentunya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semua sudah ada landasannya, " tambah Ariastuty.

Ia berharap, pembangunan Pulau Rempang sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia dapat terealisasi maksimal.

Baca juga: CMMI Bogor Raya Minta Komisi III DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi UU

Tentunya dengan didukung oleh seluruh elemen masyarakat sehingga pengembangan Rempang Eco-City pun akan menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat.

"Seperti yang Kepala BP Batam katakan, tujuan pemerintah cuma satu yakni agar ekonomi Pulau Rempang ini bisa maju ke depan, " pungkasnya. (*) (32/Jan)

Baca juga: Jalan Lurus, Mini Bus Avanza Ditemukan di Rawa Jalan Mahir Mahar

Batam, 15 Januari 2024
Ariastuty Sirait
Kabiro Humas, Promosi dan Protokol

Website: bpbatam.go.id
Email: humas@bpbatam.go.id
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: BPBatam
Youtube: BPBatam.

Baca juga: Keluarga Jero Mangku (Luh) Nadi Adukan Ketidakadilan ke Senator AWK